Oleh: Marius Semu
Dalam
pertemuan Rapat Percepatan Pembangunan Papua (PRPPP) bersama Bupati dan Gubernur
se-antero Papua yang di gelar di Istana Merdeka Jakarta pada bulan Desember
2025. Pertemuan itu di pimpin langsung oleh Preseden Prabowo di dampingi Wakil Presiden
dan Mentri – mentri. Prabowo menegaskan bahwa Papua harus di tanami Kelapa Sawit
untuk menghasilkan BBM nabati. Pernyataan ini sempat viral di media sosial. Banyak
netizen menilai bahwa pernyataan Presiden tersebut tidak selaras dengan
keinginan rakyat Papua. Presiden tidak belajar dari bencana banjir di Ace.
kritik
tajam datang dari berbagai tokoh, Salah satunya datang dari Basuki Tjahaja Purnama
atau yang sering disapa Ahok mantan Gubernur Jakarta. Ahok menilai wacana Prabowo Subianto ingin Papua
ditanam Sawit tidak relefan karena penanaman Sawit akan mengganggu ekosistem
hutan dan mengganggu hewan - hewan yang hidup di hutan. “jika sawit di tanam di
Papua maka kita akan kehilangan hutan primer. Kelapa Sawit bukan solusi untuk
memajukan ekonomi Papua.” Hal itu disampaikan melalui saluran video singkat di akun
youtube pribadinya. Saya setuju dengan pernyataan Ahok. Hutan bagi masyarakat Papua
adalah kehidupan. Tempat mereka berkebun dan berburu. Orang Papua kehilangan
hutan maka orang Papua kehilangan masa depan. Oleh sebab itu Presiden Prabowo
dan jajarannya dalam mengambil kebijakan harus mengedepankan kepentingan dan
kesejateraan bagi masyarakat Papua.
Hutan
Papua adalah rumah bagi hewan dan Mama bagi masyarakat adat yang mendiami alam Papua.
Bukan hanya itu, Hutan Papua merupakan hutan primer yang tersisa dan menjadi
salah satu penghasil oksigen dunia. Seperti yang dimuat dalam Econusa: hutan
primer papua penting sekali dan harus dijaga karena berfungsi sebagai reservois
keaneka ragam hayati global. Hutan papua menjadi salah satu harapan terakhir
ditengah Pemanasan Global yang semakin parah. Pernyataan ini menegaskan bahwa
hutan papua selain menjadi sumber kehidupan masyarakat di papua, hutan tropis
papua juga menjadi benteng terakhir yang harus di lindungi dan dilestarikan
sebab hutan tropis papua memiliki peran penting dalam menghambat laju Pemanasan
Global. Dengan demikian pemerintah harus mengedepankan perlindungan hutan
primer yang ada di Papua dari penebangan liar dan pembabatan hutan secara skala
besar untuk ditanami kelapa sawit.
Penanaman
kelapa sawit bukan hanya mengancam hutan dan aneka hewan yang hidup dalam
hutan, tetapi juga mengancam hak adat. Kritikan datang juga dari organisasi
lingkungna hidup independen terbesar dan tertua di Indonesia Walhi (Wahana
Lingkungan Hidup Indonesi) kritik usulan Presiden Prabowo ekspansi sawit dan
tebu di Papua “wacana ekspansi kebun kelapa sawit dan tebu dianggap sebagai
ancaman terhadap hak adat masyarakat papua, kelestarian hutan adat, ketahanan
pangan lokal dan keberlanjutan hidup.” di langsir dari Kompas.com. kebijakan Prabowo
swasembada pangan dan energi yang dirancang bersama kepala kepala daerah 6
provinsi Papua cenderung mengutamakan kepentingan korporasi atas lahan yang
luas, tidak berbasis pada kepentingan dan kearifan lokal yang ada. Sehingga
penanaman kelapa sawit dan tebuh di nilai berpotensi menimbulan deforestasi
hutan berskala besar dan berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat di
papua.
GreenPeace
juga telah melayangkan kritik kerasnya terhadap kebijakan Prabowo yang
mendorong penanaman kelapa sawit secara massif di Papua. Greenpeace berpendapat
bahwa pembukaan lahan besar besaran untuk perkebunan kelapa sawit akan
mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah, serupa dengan bencana
yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan. bukan hanya kerusakan hutan tertapi
juga berdampak pada sosial dan masyarakat Papua: pembukaan lahan sawit juga
akan berdampak negatif pada masyarakat adat Papua, yang turun temurun mengelola
dan bergantung pada hutan mereka. Hutan tersebut adalah tanah Ulayat, bukan
tanah kosong yang bebas diolah sesukanya.
Oleh
sebab itu, pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengambil kebijakan terutama di
indosensia bagian timur lebih khususnya di Papua harus mengedepankan hak - hak
mendasar, kepentingan dan juga kesejahteraan masyarakat Papua. Sebab Papua
merupakan tanah adat yang harus di junjung tinggi oleh berbagai pihak terutama
pemerintah pusat yang selalu mengedepankan eksploitasi sumberdaya alam di Papua
secara masif tanpa melihat ketimpangan yang terjadi pada masyarakat di Papua.
Penulis
adalah mahasiswa jayapura yang sedang menyanyam studi di USTJ
0 Komentar