Tanah Papua, yang sering dijuluki sebagai "Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi," kini tengah berada dalam cengkeraman paradoks pembangunan. Di balik kekayaan alamnya yang melimpah emas, tembaga, gas, hingga potensi perkebunan skala raksasa dibaliknya tersimpan luka kemanusiaan yang terus menganga. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: peningkatan kehadiran militer sering kali berjalan beriringan dengan ekspansi proyek strategis nasional dan investasi swasta.
Paradoks Kekayaan dan Kemiskinan
Papua adalah wilayah dengan otonomi khusus, namun secara konsisten menempati urutan terendah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Kekayaan alam yang dikeruk dari buminya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan penduduk aslinya (Orang Asli Papua/OAP). Sebaliknya, eksploitasi lahan justru sering kali memicu konflik agraria yang berujung pada kekerasan.
Investasi sebagai Katalisator Konflik
Pemerintah pusat terus mendorong masuknya investasi melalui berbagai skema, mulai dari Food Estate, pertambangan Blok Wabu, hingga proyek infrastruktur lintas Papua. Namun, proyek-proyek ini sering kali dijalankan tanpa melibatkan persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent - FPIC) dari masyarakat adat setempat. Bagi masyarakat Papua, tanah adalah identitas dan ibu yang memberi kehidupan; ketika tanah dirampas demi investor, maka hilanglah fondasi eksistensi mereka.
Militerisme dan Ruang Demokrasi yang Menyempit
Kehadiran militer di Papua secara resmi sering disebut sebagai upaya pengamanan kedaulatan dan penanganan kelompok separatis. Namun, di lapangan, warga sipil sering kali terjebak di tengah-tengah konflik. Seperti yang terjadi saat ini di kabupaten intan jaya, warga sipil terpaksa mengungsi di Hutan demi menghindari kekerasan militerisme, 52 sekolah di intan jaya lumpuh total, 06 Fasilitas kesehatan tidak aktif . Semua yang terjadi di intan jaya merupakan bagian rancangan dari aparat keamanan Indonesia demi kenyamanan pihak tambang.
Pengamanan Obyek Vital Nasional: Banyak perusahaan besar di Papua dikategorikan sebagai "Obyek Vital Nasional," yang memberikan legitimasi bagi penempatan aparat keamanan dalam jumlah besar. Hal ini menciptakan suasana "darurat militer" secara de facto di sekitar wilayah lingkar tambang atau perkebunan.
Kekerasan dan Pengungsian: Operasi militer di wilayah pegunungan tengah seperti Nduga, Intan Jaya, dan Puncak telah mengakibatkan ribuan warga sipil menjadi pengungsi internal (IDPs). Mereka meninggalkan kampung halaman, kehilangan akses kesehatan, dan anak-anak kehilangan kesempatan sekolah.
Kriminalisasi Aktivis: Kritik terhadap kebijakan investasi sering kali dicap sebagai gerakan separatis. Aktivis lingkungan dan hak asasi manusia yang memperjuangkan hak ulayat kerap menghadapi intimidasi, penangkapan, hingga kekerasan fisik.
Dampak Kemanusiaan: Korban yang Terabaikan
Krisis kemanusiaan di Papua bukan sekadar angka statistik, melainkan nyawa manusia. Gizi buruk, terbatasnya tenaga medis di wilayah konflik, dan trauma psikis akibat kekerasan militer telah menciptakan generasi yang tumbuh dalam ketakutan.
Eksploitasi hutan dalam skala masif (deforestasi) demi perkebunan sawit atau pertambangan juga merusak ekosistem lokal. Bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan sebagai sumber pangan, kerusakan lingkungan berarti kelaparan dan hilangnya pengetahuan tradisional.
Kesimpulan: Pembangunan untuk Siapa?
Pembangunan di Papua tidak boleh hanya dilihat dari kacamata pertumbuhan ekonomi atau angka investasi. Selama pendekatan keamanan masih menjadi panglima dan suara masyarakat adat diabaikan demi kepentingan investor, krisis kemanusiaan akan terus berlanjut.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap kebijakan di Papua dengan mengedepankan pendekatan dialogis dan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia. Investasi tidak boleh ditebus dengan nyawa manusia, dan kesejahteraan tidak boleh dipaksakan melalui moncong senjata. Sudah saatnya Tanah Papua dipandang sebagai tanah kehidupan bagi penduduknya, bukan sekadar komoditas bagi para pemilik modal.
0 Komentar