Oleh: Eman magai
Wacana
percepatan pembangunan di Tanah Papua kembali menjadi sorotan utama dalam
agenda nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam
pertemuan terbaru bersama para kepala daerah se-Papua pada Desember 2025,
Presiden mengungkapkan ambisinya agar Papua ditanami kelapa sawit guna
mendukung target swasembada energi nasional melalui produksi bahan bakar minyak
(BBM) nabati. Namun, kebijakan yang dibungkus dengan narasi kemandirian ekonomi
ini justru mengundang kritik tajam sebagai langkah yang tidak konkrit dalam
menjawab persoalan mendasar di Papua. Alih-alih membawa kemakmuran, ekspansi
sawit di wilayah timur Indonesia ini dinilai lebih sebagai ancaman nyata bagi
kelestarian ekologi hutan tropis terakhir dan kedaulatan masyarakat adat.
Ketimpangan
antara ambisi politik dan realitas lingkungan terlihat jelas pada laju
deforestasi yang terus meningkat. Berdasarkan penelitian dari organisasi Auriga
Nusantara dan Yayasan Pusaka pada awal tahun 2025, pembukaan lahan
sawit di Papua sering kali melibatkan pembabatan hutan primer yang masif,
termasuk di wilayah Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Meski dalam pengarahan
percepatan pembangunan Presiden Prabowo menyatakan bahwa perencanaan akan
dilakukan dengan "ketat," catatan lapangan menunjukkan bahwa
izin-izin baru tetap menyasar kawasan hutan kaya karbon. Deforestasi ini bukan
hanya persoalan hilangnya pohon, melainkan penghancuran ekosistem yang selama
ini menjadi benteng pertahanan terakhir Indonesia dalam menghadapi krisis iklim
global.
Ancaman
ini semakin dalam ketika kita menelaah dampak sosial yang menimpa manusia
Papua. Hubungan masyarakat adat dengan hutan adalah hubungan eksistensial yang
tidak bisa digantikan oleh nilai uang atau upah buruh perkebunan. Studi yang
dipublikasikan dalam Oxford Academic pada tahun 2025 menyebutkan bahwa
industri sawit di Papua sering kali beroperasi dalam kerangka
"ekstraktif-kolonial" yang meminggirkan hak ulayat. Presiden Prabowo
dalam rapat di Istana Negara menyebut Papua memiliki "karunia" sumber
daya yang melimpah, namun bagi masyarakat adat, kehadiran alat berat di tanah
leluhur mereka justru dianggap sebagai ancaman terhadap identitas dan ketahanan
pangan tradisional yang berbasis pada sagu dan perburuan.
Logika
pembangunan yang mengandalkan monokultur sawit juga gagal menawarkan solusi
ekonomi yang inklusif bagi penduduk asli. Penelitian dari universitas lokal di
Papua menunjukkan bahwa kehadiran pabrik pengolahan sawit sering kali menurunkan
kualitas air sungai dan merusak kedaulatan air masyarakat, seperti yang terjadi
di DAS Kais, Sorong Selatan. Peningkatan pendapatan yang dijanjikan pemerintah
dalam program swasembada sering kali hanya dinikmati oleh segelintir elite dan
tenaga kerja migran, sementara warga lokal terperangkap dalam lilitan utang
atau kehilangan akses terhadap tanah mereka sendiri. Jika kebijakan ini terus
dipaksakan tanpa evaluasi mendasar, maka janji kemandirian energi nasional
hanya akan dibayar dengan kehancuran lingkungan dan marginalisasi manusia Papua
yang bersifat permanen.
Oleh
sebab itu, arah pembangunan Papua di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto
memerlukan reorientasi total yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan
statistik. Pemerintah harus menyadari bahwa solusi konkrit bagi Papua adalah
penguatan ekonomi berbasis komunitas dan pelestarian hutan, bukan konversi
lahan berskala besar yang merusak. Sebagaimana visi pembangunan yang sering
kali mengedepankan harkat dan martabat bangsa, Papua seharusnya tidak dijadikan
objek eksperimen komoditas global, melainkan subjek pembangunan yang berdaulat
atas tanah dan masa depannya sendiri demi kelangsungan alam dan manusianya.
0 Komentar