 |
| *Doc Pribadi Penulis Melkias Butu* |
*Oleh: Melkias Butu*
Tanah Papua, sebuah wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah dan kebudayaan yang luhur, terus berada dalam pusaran konflik yang seolah tak kunjung usai. Selama puluhan tahun, pendekatan keamanan melalui pendoropan militer terus menjadi instrumen utama negara Indonesia dalam menangani gejolak di wilayah paling timur Yakni Di Atas Tanah Papua. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa moncong senjata tidak pernah berhasil melunakkan hati atau menyelesaikan akar persoalan kerap terjadi, Yang kini menjadi Luka yang mendalam bagi rakyat Papua. Yang dibutuhkan Papua hari ini bukanlah tambahan pasukan, melainkan perluasan akses pendidikan yang memanusiakan.
Akhir-akhir ini, Situasi keamanan di Tanah Papua kembali menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan terjadinya serangkaian peristiwa kekerasan yang merenggut nyawa warga sipil. Laporan mengenai tewasnya seorang ibu lansia dan anak di bawah umur di Dogiyai, serta penembakan warga sipil di wilayah Puncak, mempertegas urgensi penanganan konflik melalui pendekatan kemanusiaan dan hukum, bukan sekadar militerisme.
Pendekatan keamanan yang mengedepankan kehadiran militer secara masif (militerisme) tanpa pengawasan ketat sering kali berujung pada: Trauma Antar-Generasi: Anak-anak yang menyaksikan kekerasan akan membawa memori tersebut hingga dewasa, menghambat proses rekonsiliasi. Erosi Kepercayaan: Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara sebagai pelindung, karena dianggap sebagai sumber ancaman.Disrupsi Ekonomi dan Sosial: Ketakutan untuk berkebun atau beraktivitas ekonomi mengakibatkan kemiskinan yang kian dalam.
Berdasarkan standar internasional dan hukum nasional, Setiap warga negara berhak atas perlindungan nyawa dan Anak-anak dan lansia memiliki status perlindungan khusus dalam hukum internasional yang tidak boleh dilanggar dalam situasi konflik apa pun. Namun Negara Indonesia melanggar Hukum itu.
Kegagalan Paradigma Keamanan.
Pendekatan militeristik yang diterapkan pemerintah seringkali berdalih demi menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Namun, di lapangan, kehadiran militer yang berlebihan justru menciptakan trauma kolektif bagi masyarakat sipil. Operasi militer seringkali berujung pada pengungsian internal, hilangnya rasa aman di ruang publik, dan terhambatnya aktivitas ekonomi serta sosial.
Militerisme hanya menyentuh gejala permukaan dari sebuah konflik, namun gagal menyentuh akarnya: rasa ketidakadilan, marginalisasi, dan diskriminasi. Ketika negara lebih memilih mengirim serdadu ketimbang guru, negara secara tidak langsung sedang mengatakan bahwa mereka lebih memprioritaskan kontrol fisik daripada pembangunan manusia.
Pendidikan sebagai Kunci Pembebasan.
Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Di Papua, kesenjangan kualitas pendidikan dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia masih sangat mencolok. Banyak sekolah di pedalaman Papua yang kekurangan guru, fasilitas yang rusak, hingga kurikulum yang tidak kontekstual dengan kearifan lokal Papua.
Mengapa pendidikan jauh lebih krusial daripada militerisme?
Pemberdayaan, Bukan Penundukan: Militerisme bekerja dengan cara menundukkan, sementara pendidikan bekerja dengan cara memberdayakan. Dengan pendidikan, anak-anak Papua dapat menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan tanah kelahiran mereka.
Memutus Rantai Kemiskinan: Pendidikan yang berkualitas memberikan akses terhadap peluang ekonomi. Kemiskinan seringkali menjadi bahan bakar konflik; dengan ekonomi yang mandiri melalui pendidikan, stabilitas akan tercipta secara alami tanpa perlu paksaan senjata.
Dialog dan Pemahaman: Pendidikan mengajarkan cara berpikir kritis dan dialogis. Konflik Papua membutuhkan solusi politik dan kemanusiaan yang hanya bisa dicapai jika kedua belah pihak memiliki kapasitas intelektual dan empati yang tinggi untuk duduk bersama.
Menuntut Perubahan Kebijakan
Negara harus berani melakukan otokritik. Anggaran fantastis yang dialokasikan untuk operasi keamanan dan mobilisasi pasukan seharusnya dialihkan untuk membangun sekolah-sekolah unggulan, memberikan beasiswa masif bagi putra-putri asli Papua hingga ke jenjang tertinggi, serta menjamin kesejahteraan guru di pelosok.
Pemerintah harus memahami bahwa loyalitas tidak bisa dipaksakan dengan rasa takut. Loyalitas dan rasa memiliki terhadap negara tumbuh ketika rakyat merasa diayomi, dididik, dan diberikan hak-hak dasarnya sebagai manusia.
Kesimpulan
Sudah saatnya deru mesin perang di tanah Papua digantikan oleh suara riuh anak-anak di dalam kelas. Pendoropan militerisme hanya akan memperpanjang daftar luka dan kebencian. Jika Indonesia benar-benar ingin melihat Papua yang damai dan maju, maka jalan yang harus ditempuh bukanlah melalui pengiriman batalyon, melainkan melalui pengiriman buku, guru, dan fasilitas pendidikan yang merata.
Papua butuh pendidikan untuk merdeka dari kebodohan dan kemiskinan. Karena pada akhirnya, pena jauh lebih tajam dan abadi dalam membangun peradaban daripada sebutir peluru.
Penulis adalah Mahasiswa Universitas Cenderawasih Di Jayapura Papua.
0 Komentar