Oleh: Melkias Butu
Kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sering kali dipasarkan oleh pemerintah sebagai solusi ajaib untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di daerah terpencil. Namun, jika kita melihat melalui lensa realitas di Tanah Papua, narasi "kesejahteraan" ini tampak seperti selubung bagi agenda yang lebih sistematis: perluasan ruang bagi kapitalisme, imperialisme ekonomi, dan penguatan militerisme.
Degradasi Sumber Daya Alam dan Manusia
Pemekaran wilayah secara administratif memaksa lahirnya pusat-pusat pemerintahan baru. Secara otomatis, ini berarti pembukaan lahan skala besar untuk infrastruktur perkantoran, jalan, dan pemukiman baru. Dampak buruknya terhadap Sumber Daya Alam (SDA) sangat nyata: hutan adat yang merupakan paru-paru dunia dan sumber kehidupan masyarakat asli Papua (OAP) perlahan terkikis.
Lebih jauh lagi, pemekaran sering kali menjadi pintu masuk bagi perusahaan-perusahaan ekstraktif. Ketika sebuah wilayah menjadi provinsi atau kabupaten baru, izin usaha pertambangan dan perkebunan sawit menjadi lebih mudah "dikoordinasikan". SDA yang melimpah tidak lagi menjadi modal bagi masyarakat lokal, melainkan komoditas yang dikeruk habis.
Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), pemekaran justru berisiko memarjinalkan penduduk asli. Arus migrasi yang tak terkendali ke wilayah DOB baru sering kali membuat masyarakat lokal kalah bersaing dalam sektor ekonomi formal dan birokrasi, menciptakan kecemburuan sosial dan memperlebar jurang kesenjangan.
Lingkaran Setan: Kapitalisme, Imperialisme, dan Militerisme
Kita tidak boleh menutup mata bahwa pemekaran wilayah adalah instrumen perluasan kekuasaan. Di balik pembangunan infrastruktur, ada wajah Imperialisme gaya baru, di mana kontrol terhadap wilayah dilakukan melalui regulasi dan modal.
Pemekaran ini mengundang Kapitalisme rakus yang hanya mementingkan profit tanpa mempedulikan ekosistem sosial-budaya setempat. Namun, kapitalisme membutuhkan "keamanan" untuk beroperasi. Di sinilah Militerisme masuk ke dalam skenario. Pengalaman pahit di wilayah-wilayah konflik seperti Nduga, Puncak, Intan Jaya, dan Dogiyai menunjukkan bahwa kehadiran institusi keamanan sering kali berbanding lurus dengan keberadaan titik-titik investasi strategis.
Narasi yang berkembang di lapangan adalah militer seolah-olah "menyusui" atau mengawal kepentingan investor. Alih-alih memberikan rasa aman bagi warga sipil, kehadiran militer yang masif di wilayah DOB justru sering kali memicu eskalasi kekerasan, trauma mendalam, dan pengungsian massal.
Belajar dari Luka di Tanah Papua
Seluruh Tanah Papua telah menjadi saksi bagaimana pemekaran yang dipaksakan tanpa partisipasi murni dari akar rumput berakhir pada tragedi kemanusiaan. Kejadian di Dogiyai atau Intan Jaya bukan sekadar kerusuhan biasa, melainkan manifestasi dari penolakan terhadap sistem yang dianggap merampas hak kedaulatan atas tanah dan identitas.
Sejarah mencatat bahwa pembangunan yang dipaksakan dengan pendekatan keamanan hanya akan meninggalkan jejak darah dan kemiskinan di tengah kelimpahan emas dan kayu.
Kesimpulan
Pemekaran wilayah bukan sekadar urusan administratif pembagian anggaran. Ini adalah masalah eksistensi manusia dan alam. Jika tujuan utamanya adalah memperlancar investasi dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat dan menggunakan kekuatan senjata sebagai tameng, maka DOB bukanlah kemajuan, melainkan bentuk penjajahan baru yang dibungkus dengan rapi. Kita harus belajar dari sejarah: pembangunan tanpa keadilan adalah penindasan.
Penulis adalah mahasiswa universitas cenderawasih Jayapura Papua
.jpg)
0 Komentar