 |
Oleh:Melkias Butu
Situasi di wilayah pegunungan tengah Papua, khususnya di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, dan berbagai daerah di pegunungan Papua belakangan ini kembali memanas. Laporan mengenai meningkatnya eskalasi konflik antara aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata telah menciptakan kondisi yang oleh banyak pihak disebut sebagai "darurat militer" de facto. Di tengah dentuman senjata, suara masyarakat sipil yang menuntut penarikan pasukan militer dan penghentian pendekatan keamanan yang represif semakin nyaring terdengar.
Lingkaran Kekerasan yang Tak Berujung
Selama puluhan tahun, pendekatan keamanan menjadi instrumen utama pemerintah pusat dalam menangani dinamika di Papua. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran militer dalam skala besar sering kali menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, negara berargumen demi kedaulatan dan perlindungan warga; di sisi lain, kehadiran militerisme yang masif justru kerap memicu trauma kolektif dan membatasi ruang gerak sipil.
Operasi militer di Puncak Jaya sering kali berujung pada pengungsian warga lokal. Ketika hutan dan kampung berubah menjadi medan tempur, warga kehilangan akses terhadap kebun, pendidikan, dan kesehatan. Dan tidak ada ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi rakyat Papua, semua dibungkam oleh aparat keamanan Indonesia. Inilah yang memicu urgensi desakan agar militerisme segera ditarik dari tanah Papua.
Mengapa Penarikan Militer Menjadi Krusial?
Pemulihan Trauma dan Hak Asasi Manusia: Militerisme yang berkepanjangan meninggalkan luka psikologis yang dalam bagi Rakyat Papua, dalam hal ini, rakyat Papua menilai kehadiran militer Indonesia memicu timbulnya ketakutan bagi rakyat Papua. Penarikan militer atau setidaknya demiliterisasi di wilayah pemukiman sipil adalah langkah awal yang mutlak diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.
Membuka Ruang Dialog: Selama moncong senjata masih menjadi penentu kebijakan, dialog yang setara dan bermartabat sulit terjadi. Penarikan militerisme memberikan sinyal bahwa Jakarta bersedia mendengar tanpa intimidasi.
Efektivitas Pendekatan Kemanusiaan: Masalah di Papua bukan sekadar masalah teknis keamanan, melainkan masalah ketidakadilan sejarah, ekonomi, dan marjinalisasi politik. Pendekatan militer hanya mengobati gejala, bukan akar penyakitnya.
Dari Senjata ke Dialog Damai
Pemerintah pusat perlu menyadari bahwa memenangkan "hati dan pikiran" rakyat Papua tidak bisa dilakukan melalui operasi tempur. Sudah saatnya paradigma digeser secara radikal. Militerisme harus digantikan dengan pembangunan yang berbasis pada kedaulatan adat dan penghormatan terhadap identitas lokal.
Penarikan pasukan dari Puncak Jaya dan wilayah konflik lainnya di Papua bukanlah bentuk kekalahan negara, melainkan bentuk kedewasaan politik. Ini adalah langkah berani untuk memutus rantai kekerasan yang telah berlangsung terlalu lama.
Kesimpulan
Tanah Papua membutuhkan kedamaian yang autentik, bukan kedamaian yang dipaksakan melalui patroli bersenjata. Mendesak pemerintah pusat untuk menarik militerisme dari Puncak Papua adalah panggilan kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa manusia Papua dan menjaga masa depan generasi mendatang. Hanya melalui jalan damai dan dialog terbuka, "Papua Tanah Damai" bukan lagi sekadar slogan, melainkan realitas yang bisa dirasakan oleh semua. Jika semua tidak dilakukan Maka Biarkan Tanah Papua berdiri sendiri, Biarkan Bintang kejora berkibar tanpa diatur oleh Negara Indonesia.
0 Komentar