Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Uncen menggelar aksi demonstrasi di Kota Jayapura, Papua, Senin (10/11/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap meningkatnya aktivitas militer di berbagai wilayah Papua serta dugaan adanya keterlibatan aparat dalam membuka jalan bagi investasi skala besar di tanah Papua.
Demonstrasi berlangsung sejak pagi hingga siang hari, dengan titik kumpul dan penyampaian aspirasi di tiga lokasi berbeda, yakni Expo Waena (Gapura Uncen Bawah), Putaran Taksi Waena, dan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura. Mahasiswa bergerak secara bergelombang dari masing-masing titik dan melakukan orasi secara bergantian.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membawa berbagai atribut aksi seperti spanduk, pamflet, dan poster yang memuat tuntutan mereka. Di antaranya bertuliskan: “Papua Darurat Militer, Rakyat Butuh Keadilan Bukan Senjata,” “Miliar Aman, Kami Terancam,” serta “Stop Investasi Eksploitatif di Tanah Papua.” Mereka juga menyuarakan isu pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang disebut sedang terjadi di beberapa wilayah konflik.
Salah satu orator aksi menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua dalam beberapa tahun terakhir dinilai semakin memburuk dan berdampak langsung terhadap psikologis masyarakat sipil.
“Papua sedang tidak baik-baik saja. Hampir semua wilayah dikuasai militer. Masyarakat hidup dalam bayang-bayang trauma dan ancaman, sementara militer justru merasa nyaman di tanah ini,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Ia turut menyinggung meningkatnya pembangunan pos-pos militer dan operasi aparat yang dinilai menciptakan rasa takut bagi warga lokal. Menurutnya, kondisi tersebut justru membuat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik terganggu karena masyarakat tidak merasa aman.
“Yang kami suarakan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, tapi untuk keselamatan rakyat. Anak-anak tidak sekolah, mama-mama takut ke kebun, warga mengungsi. Ini fakta, bukan opini,” tambahnya.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan keterlibatan militer dalam membuka peluang investasi kepada perusahaan besar di Papua, baik pada sektor pertambangan, perkebunan, maupun energi. Mereka menyebut, proyek investasi yang masuk selama ini dinilai tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Papua, melainkan memperparah konflik sosial dan lingkungan.
“Ada kepentingan investasi besar di Papua. Dari tambang, perkebunan, sampai proyek energi. Ini tidak berdiri sendiri. Kami menilai militer menjadi bagian dari pengamanan investasi tersebut. Karena itu mahasiswa dan masyarakat harus sadar, kritis, dan berani bersuara,” kata orator lainnya.
Selain itu, massa aksi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menarik kembali pasukan organik dan non-organik dari Papua, terutama dari daerah yang disebut sebagai zona konflik.
“Presiden harus segera tarik pasukan organik maupun non-organik dari Papua. Masyarakat di daerah rawan konflik sudah sangat trauma. Yang dibutuhkan adalah dialog dan pendekatan kemanusiaan, bukan senjata,” seru salah satu peserta aksi dalam orasinya.
0 Komentar